Kelembagaan Masyarakat Maritim

Kelembagaan Masyarakat Maritim - Lembaga dalam suatu komunitas masyarakat pesisir terdiri dari organisasi pada tingkat nelayan serta kelembagaan masyarakat desa yang diartikan sebagai“norma lama” atau aturan-aturan sosial yang telah berkembang secara tradisionaldan terbangun atas budaya lokal sebagai komponen dan pedoman pada beberapa jenis/tingkatan lembaga sosial yang saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk mempertahankan nilai. Norma lama yang dimaksud yaitu aturan-aturan sosial yang merupakan bagian dari lembaga sosial dan simbolisasi yang mengatur kepentingan masyarakat di masa lalu.

 

Salah satu komponen penting dalam program pembangunan kelautan dan perikanan adalah program pengembangan SDM agar lebih berkualitas, sehingga diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Selain melalui pendidikan formal bidang perikanan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, maka pengembangan SDM pada institusi pendidikan khusus seperti pesantren menjadi sangat penting. Agar barisan SDM yang dapat berperan dalam pembangunan kelautan dan perikanan menjadi bertambah banyak serta merata terutama dikalangan penduduk wilayah pesisir yang umumnya sangat miskin.

Usaha-usaha pemerintah untuk membangun bangsa dengan menitik beratkan masyarakat pesisir sangat tepat. Namun memobilisir masyarakat pesisir, menggerakkan orang-orang pelaut untuk mengolah kekayaan laut yang tersedia bukanlah pekerjaan ringan dan mudah. Masyarakat pesisir yang sanggup berusaha sendiri, sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri tidak dapat hanya digerakkan dengan aturan, perintah dan uang. Untuk waktu sesaat bisa saja berjalan, tetapi untuk jangka lebih jauh kelambanan-kelambanan akan terjadi. Dalam masyarakat pesisir, umumnya pengaruh kepemimpinan Kyai sebuah pesantren sangat amat besar. Sehingga peran kepemimpinan informil dalam menggerakkan usaha-usaha membangun masyarakat pesisir sangat dibutuhkan.

Nama     :    Andi Asrul Zani
Nim        :    A21113310
Jurusan   :    Manajemen (B)

Fakultas  :    Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Konsep Masyarakat Maritim

Konsep Masyarakat Maritim - Sudah menjadi suatu mitos yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya, walaupun mitos seperti itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Terlepas dari mitos tersebut, kenyataannya Indonesia adalah negara maritim dengan 70% wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 46 tahun yang lalu kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Munculnya tatanan masyarakat maritim sebagai suatu komunitas tradisional berawal dari kebangkitan kerajaan maritim di Sulawesi Selatan yang sangat berpengaruh di Kawasan Timur Indonesia pada abad XV – XVII. Setidaknya, ada tiga ciri utama pola dasar pembentukan kehidupan budaya masyarakat maritim yaitu kultur laut (tas‘ akkajang), tradisi agraris (pallaon ruma) dan mobilitas pasar (pasa-maroae) atau pedagang. Ketiga pola ini erat hubungannya dengan ekologi, letak geografis dan tatanan sosial-budaya masyarakat maritim.

Bila tasi’ akkajang dominan dalam aktivitas masyarakat, maka pranata-pranata yang tumbuh dalam masyarakat mengarah ke kultur laut. Dalam suasana seperti ini, ritual-ritual yang erat hubungannya dengan laut tumbuh dan menjadi pesat. Ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, adat, mistik, hukum yang erat hubungannya dengan dunia kemaritiman tumbuh dengan pesatnya. Secara historis pertumbuhan masyarakat semacam ini dapat ditemukan pada daerah-daerah pesisir Sulawesi Selatan yang mendapat pengaruh dari kerajaan Gowa, kerajaan Makassar pada abad XVI – XVII. Bila aktivitas “pallaon-ruma” mewarnai kegiatan masyarakat, maka pranata-pranata yang tumbuh pun merujuk ke tradisi agraris. Pada masyarakat ini ditemukan ritual-ritual agraris. Ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, adat, mistik, hukum dan lain-lainnya yang berkaitan erat dengan pertanian tumbuh pesat. Basis agraris ini dipengaruhi oleh kerajaan Bone, Sidenreng dan Soppeng yang merupakan kerajaan agraris Bugis dan sangat berpengaruhi di daerah pedalaman Sulawesi Selatan pad abad ke XV – XVII.

Bila aktivitas pasa’ maroae atau pa’ balu-balu lebih dominan dalam masyarakat maritim, maka aturan-aturan atau adat istiadat yang menyangkut perdagangan/jual beli (bicaranna pabalue) menjadi ketentuan yang sangat dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi masyarakat semacam ini berada di bawah pengaruh kerajaan Wajo yang hingga sekarang dikenal sebagai negeri asal para pedagang Bugis. Konsep budaya maritim, tidak hanya terbatas pada masalah tasi’ akkajang tetapi juga sangat erat hubungannya dengan pasa’ maroae atau pa’ balu-balu yang dilakukan melalui pelayaran dan lintas laut. Corak niaga semacam ini disebut passompe atau perniagaan laut.

Kompleksitas perwujudan budaya yang berhubungan dengan laut, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, tradisi besar kemaritiman, diwakili kaum bangsawan, orang-orang baik (tubaji), dan orang-orang kaya (tukalumannyang), para pemilik modal, serta penduduk perkotaan di pesisir pantai. Kedua, tradisi kecil kemaritiman diwakili rakyat biasa atau nelayan, para sawi (klien). Pada tradisi besar kemaritiman ditemukan kompleksitas budaya yang mencakup; ide-ide gagasan-gagasan, nilai-nilai, aturan-aturan, tindakan-tindakan, dan aktivitas serta benda-benda hasil karya yang berhubungan dengan laut, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa filsafat, seni, mistik, arsitektur, birokrasi, perang dan lain-lain bersumber dari tradisi besar. Dengan demikian, tampak adanya perbedaan antara kebudayaan maritim dan kebudayaan nelayan.

Nelayan acap kali diasosiasikan dengan kemiskinan dan karenanya budaya nelayan atau kebiasaan masyarakat pesisir diidentikkan dengan kemiskinan atau budaya orang miskin. Meskipun tak dapat disangkali bahwa pendukung kebudayaan maritim adalah kaum nelayan, tetapi nelayan hanyalah kelompok masyarakat pemangku “abiasang jemma tebbe” (little tradition) dari masyarakat bahari. Jaringan aktivitasnya sangat terbatas pada penangkapan ikan, sistem pengetahuan yang berkembang pun berhubungan erat dengan penangkapan ikan dan sumberdaya laut, sementara jaringan sosial-nya sangat terbatas pada network pinggawa-sawi (patron-klien). Sedangkan Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP) Departemen Pertanian mengartikan nelayan sebagai pengelola usaha penangkapan ikan yang sebagian atau seluruh pendapatannya diperoleh dengan jalan melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan umum.

Nama     :    Andi Asrul Zani
Nim        :    A21113310
Jurusan   :    Manajemen (B)

Fakultas  :    Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Sejarah Negara - Negara Maritim Dunia

Sejarah Negara - Negara Maritim Dunia - Di dalam UNO (United of Nations Organization), atau PBB terdapat sebuah organisasi yang bernama IMO (International Maritime Organization), atau Organisasi Maritim Internasional, yang didirikan pada tahun 1948 untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. IMO ini berpusat di London, Inggris. Ada 170 Members di IMO dan 3 Associate Members, beberapa diantaranya yang akan kami bahas berikut ini:

1. Sejarah Maritim Negara China Berawal dari Dinasti Song
Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Cina antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Cina diinvasi (diserang atau dikuasai) oleh

bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode Lima Dinasti sebelumnya dan setelah kejatuhannya digantikan oleh Dinasti Yuan. Dinasti song ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Cina pertama yang mendirikan angkatan laut.  Dinasti Song dibagi ke dalam dua periode berbeda, Song Utara dan Song Selatan. Semasa periode Song Utara dinasti ini mengontrol kebanyakan daerah Cina pedalaman, pada masa ini juga banyak sekali inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendukung berbagai karya-karya ilmiah Song Selatan.

Dinasti Song telah mendirikan angkatan laut permanen pertama di Cina pada tahun 1132. Pada tahun 1142, Dinasti Song Selatan berhasil meningkatkan ekonomi dan mempertahankan eksistensinya melawan Dinasti Jin. Dinasti Song Selatan memiliki perwira-perwira militer Pemerintah Song juga mensponsori proyek-proyek besar seperti pembuatan kapal, perbaikan pelabuhan, pembangunan menara api dan gudang pelabuhan untuk mendukung perdagangan maritim luar negeri dan pelabuhan laut internasional seperti Quanzhou, Guangzhou, dan Xiamen, yang menyokong aktivitas perdagangan Cina.
Dinasti song berakhir pada tahun 1279 Setelah peperangan sporadis selama dua decade (10 tahun) Cina kemudian disatukan kembali di bawah Dinasti Yuan (1271–1368)Cina bergabung dalam IMO pada tanggal 1 March 1973.

2. Sejarah Maritim Negara Vietnam Berawal dari Kerajaan Champa
Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam tengah dan selatan, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Komunitas masyarakat Champa, saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Pulau Hainan (Tiongkok).
Kekuasaan Daerah Champa meliputi area pegunungan, yaitu di sebelah barat daerah pantai Indochina, yang meliputi wilayah Laos sekarang. Akan tetapi, bangsa Champa lebih berfokus pada laut dan memiliki beberapa kota berbagai ukuran di sepanjang pantai, sebagai jalur penghubung penting dalam Jalur Rempah-rempah (Spice Road) yang dimulai dari Teluk Persia sampai dengan selatan Tiongkok; dan kemudian ia juga termasuk dalam jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina. Dan berdassarkan sejarah terdapat kota kecil yang bernama Hoi An, di pantai di Laut Cina Selatan di selatan Central Coast Vietnam, yang terletak di provinsi Quang Nam. Hoi An ini merupakan pelabuhan perdagangan oleh Nguyen Nguyen Hoang, Hoi An adalah salah satu pelabuhan dan perdagangan yang paling penting di Laut Cina Selatan.

 
Champa memiliki hubungan perdagangan dan budaya yang erat dengan kerajaan maritim Sriwijaya, dan Majapahit. Vietnam bergabung dalam IMO pada tanggal 12 June 1984.

3. Sejarah Maritim Negara Inggris (United Kingdom Of Great Britain).
Berawal dari Imperium Britania (kekaisaran Ingrris) Imperium Britania berawal pada tahun 1897. Imperium Britania adalah imperium paling luas di dalam sejarah dunia dan pada suatu periode tertentu pernah menjadi kekuatan utama di dunia. Imperium ini merupakan produk dari era penemuan Eropa, yang dimulai dengan penjelajahan maritim global negara-negara Iberia pada akhir abad ke-15 yang menandai era kerajaan global Eropa. Pada tahun 1921, Imperium Britania mencakup populasi antara 458 juta orang, kurang lebih seperempat populasi dunia, dan membentang seluas lebih dari 36 juta km², sekitar seperempat luas total bumi. Walaupun wilayah-wilayah tersebut sekarang telah berkembang menjadi Negara-Negara Persemakmuran, pengaruh Britania tetap melekat kuat di seluruh dunia: dalam praktik ekonomi, hukum dan sistem pemerintahan, masyarakat, olahraga.

Latar belakang Imperium Britania  Perkembangan Imperium seberang lautan. Imperium Britania seberang lautan berakar pada kebijakan-kebijakan maritim yang dirintiskan oleh Raja Inggris Henry VII, yang berkuasa dari 1485 hingga 1509. Henry, yang membangun berdasarkan jaringan komersial dalam perdagangan wol yang dipromosikan pada masa pemerintahan pendahulunya Raja Richard III, membangun sistem pelaut pedagang Inggris yang modern, yang sangat memperluas industri pembangunan kapal Inggris dan pelayarannya. Berbagai perusahaan-perusahaan kerajaan Britania, seperti Massachusetts Bay Company dan Perusahaan Hindia Timur Britania. Henry juga mensponsori pelayaran-pelayaran pelaut Italia mariner John Cabot pada 1496 dan 1497 yang membangun koloni seberang lautan Inggris yang pertama – sebuah pemukiman penangkapan ikan – di Newfoundland. Inggris berbung dalm IMO pada tanggal 14 February 1949.

4. Sejarah Maritim Negara Malaysia
Malaysia berdiri dengan kerajaan induk yang tertuanya bernama Melaka. Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, banyak berkembangnya perdagangan antara China dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang sibuk ini. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah, berdiri dari kota-pelabuhan tepi pantai yang dibuat pada abad 10.

Malaka adalah sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan China dan India. Portugal membuat Malaka menjadi Koloni atau jajahan pada tahun 1511 dengan kekuatan militer, dan mengakhiri Kesultanan Malaka. Tetapi, Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar di Sumatra dan meninggal di sana.  Kemudian Ingrris menjadikan Koloni yaitu sebagai mahkota Inggris, Strait Settlement (Negeri-Negeri Selat) yang didirikan pada 1826, dan Inggris secara bertahap memningkatkan daerah kekuasaannya ke seluruh semenanjung. Malaka jatuh kekuasaannya oleh Inggris setelah Perjanjian Britania-Belanda 1824;  Peran pedagang di Negeri-negeri selat ini menjadi intervensi (campur tangan) pemerintah Britania. Malaysia Bergabung dalam IMO pada tanggal 17 June 1971.

5. Sejarah Maritim Negara Indonesia
Sejarah maritim Indonesia adalah sejarah yang amat panjang yang telah dimulai sejak pergerakan manusia Austronesia berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Tradisi maritim kita mungkin sekali lebih tua daripada tradisi maritime Yunani, Romawi, Mesir, Arab, India, bahkan Cina. Ini disebabkan karena nenek moyang kita hidup dalam sebuah kawasan kepulauan yang akrab dengan laut. Hasil-hasil studi mutakhir menunjukkan, bahwa pelaut-pelaut Indonesia telah mencapai Madagaskar, bahkan Afrika Barat, serta Australia, jauh lebih dahulu daripada penemuan benua Amerika oleh Columbus, maupun penemuan Australia oleh James Cook.

Nusantara mencatat 2 kerajaan maritim yang amat berpengaruh di jamannya, yaitu Kerajaan Sriwijaya (berpusat di sekitar Palembang sekarang) di abad 5-9, kemudian Kerajaan Majapahit (berpusat di Trowulan, Mojokerto sekarang) di abad 13-15. Kemudian Majapahit dijatuhkan oleh Kerajaan Demak Islam yang kemudian berhadapan dengan kedatangan para pedagang Portugis, kemudian pedagang VOC/Belanda.

Setelah datangnya VOC, secara bertahap infrastruktur maritim kerajaan-kerajaan di Nusantara satu persatu dikuasai, terutama sejak Perjanjian Bongaya dengan Arupalaka yang memberikan kewenangan laut pada VOC yang semua dikuasai oleh Kesultanan Hasanudin. Pola Bongaya ini kemudian dipakai untuk kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, sehinggga lambat laun perdagangan melalui laut dikuasai VOC. Dengan menguasai infrastruktur maritim ini, secara perlahan namun pasti, Belanda juga memaksakan cara berpikir agraris-feodal pada kaum elite kerajaan-kerajaan Nusantara sehinggga mereka semakin mudah dipecah-pecah, untuk kemudian dikuasai (politik devide at impera). Sejak saat ini, cara pandang pulau-besar (daratan) yang agraris, inward-looking, statis, hierakis, dan feudal. Cara pandang kepulauan yang dimanis, egaliter, demokratis, dan outward-looking secara perlahan-lahan menjadi asing bagi masyarakat Nusantara. Mitos dan takhayul semacam Nyai Roro Kidul yang hidup di Laut Selatan masih hidup sampai sekarang. Dengan kepergian Belanda sejak kemerdekaan, infrastruktur maritim ini juga dibawa pergi, termasuk sistem pemerintahan di laut yang dikuasai oleh Belanda. Akibatnya, Pemerintah Soekarno terpaksa meminta bantuan Uni Sovyet (saat perang dingin) untuk menggantikan armada laut Belanda. Namun demikian, hingga saat ini, kita masih gagal membangun pemerintahan di laut yang efektif. Akibatnya, perairan Indonesia merupakan salah satu perairan tak bertuan tempat berbagai kejahatan dilakukan : illegal fishing, mining, waste disposal, human trafficking, oil smuggling, dsb. Juga jika terjadi kecelakaan di laut, kemampuan Search and Rescue kita terbatas sekali. Pulau-pulau terluar Indonesia tidak mampu kita duduki secara efektif sehingga mudah jatuh ke pemerintahan asing/tetangga. Sementara itu, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai Indonesia dimulai sejak Orde Baru membuka kesempatan kerjasama dengan investor asing. Kegiatan migas di lepas pantai sendiri telah dimulai di Teluk Meksiko sejak 1940-an dengan menggunakan teknologi bangunan kayu sederhana di kedalaman kurang dari 40m. Hingga saat ini teknologi anjungan lepas pantai teah berkembang pesat untuk menjangkau kawasan-kawasan terjauh dengan kedalaman ratusan meter sehingga dibutuhkan jenis compliant offshore structures, termasuk berbagai jenis semi-submersibles, tension-leg platforms.

Sumber Daya Laut dan Pengelolaannya

SUMBER DAYA LAUT DAN PENGELOLAANNYA - Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Potensi sumber daya perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah laut nusantara. Sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalam laut Indonesia adalah terdapat berbagai jenis bahan mineral, yakni minyak bumi dan gas. Seluruh potensi kelautan ini perlu dikelola dan dikembangkan bagi kepentingan pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya laut tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana atau teknologi modern ramah lingkungan. 

 

Saat ini, kondisi laut dan sumberdaya laut di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Praktek-praktek penangkapan ikan yang illegal dan merusak semakin hari semakin tidak terkendali. Ribuan kapal-kapal penangkap ikan asing dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan beroperasi di wilayah-wilayah yang seharusnya dibatasi hanya untuk kepentingan nelayan lokal dan tradisional. Maraknya kegiatan ilegal dengan teknologi yang buruk tersebut mengakibatkan kerusakan habitat biota laut negeri ini. Selama ini, teknologi yang diterapkan Indonesia adalah yang termurah dari sudut ekonomi, menggunakan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang murah walaupun dari sudut ekologi bisa saja bernilai mahal. Teknologi tradisional sederhana yang lebih banyak digunakan oleh pelaut nusantara dewasa ini seharusnya telah diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman juga berpengaruh pada perubahan lingkungan dan ekologi. Sehingga, juga diperlukan perubahan dalam penggunaan teknologi pengelolaan sumber daya laut dengan menggunakan teknologi yang lebih modern tetapi ramah lingkungan.

Secara umum, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang hemat sumberdaya lingkungan (meliputi bahan baku material, energi dan ruang), dan karena itu juga sedikit mengeluarkan limbah (baik padat, cair, gas, kebisingan maupun radiasi) dan rendah risko menimbulkan bencana. Di laut dapat dikembangkan kapal modern yang lebih ramah lingkungan, yakni yang menggunakan mesin dan sekaligus layar mekanis. Layar ini dapat dikembangkan otomatis jika arah dan kecepatan angin menguntungkan. Penggunaan energi angin dapat menghemat bahan bakar hingga 50%. Teknologi energi dan transportasi yang ramah lingkungan termasuk yang saat ini paling dilindungi oleh industri negara maju dan karenanya paling mahal. Namun, teknologi modern yang ramah lingkungan ini sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut meskipun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah saat ini sedang menghadapi dilema dalam pengelolaan sumber daya laut. Selama ini, pemerintah memang terlihat menomorduakan pengelolaan SDL yang sampai sekarang belum terlihat optimal. Upaya pemerintah lebih banyak terkuras untuk pengelolaan sumber daya yang ada di daratan dan mengutamakan sektor pertanian, perdagangan dan industri dibandingkan potensi kelautan. Padahal, kekayaan laut yang dimiliki Indonesia sangat besar dan potensial dan jika dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Bukan saatnya lagi memikirkan nilai ekonomis dalam penggunaan teknologi untuk laut. Saatnya untuk mengutamakan kualitas dan mutu dalam pengelolaan sumber daya laut yang lebih memberikan banyak keuntungan bagi negeri ini dan menciptakan laut yang sehat bagi alam sendiri.